Pemerintah melalui Desk Penanganan Judi Online mengungkapkan perkembangan pemberantasan judi online dengan memperlihatkan barang bukti uang tunai sebesar Rp 13 miliar. Dalam rangka mendukung upaya tersebut, ia juga mengusulkan agar pemerintah menggelar kampanye anti-judi online yang dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat, mulai dari sekolah, komunitas, hingga media sosial. Dalam segala proses penanganan bahaya judi online, dukungan dari orang-orang sekitar sangat diperlukan.
Sertifikat Nomor 1058/DP-Verifikasi/K/XII/2022
Ia menilai bahwa pemerintah dan aparat penegak hukum perlu mengambil tindakan tegas untuk menanggulangi masalah ini. Dengan begitu, orang yang kecanduan judi online pun memiliki motivasi kuat untuk keluar dari lingkaran judi online dan menjadi pribadi yang lebih baik demi mewujudkan kehidupan yang damai. Sebagai informasi, pemberantasan judi online merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pun telah memberi perintah kepada jajarannya untuk menindak tegas kasus judi online. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap transaksi yang digunakan untuk bermain judi online semakin kecil. Sehingga, walaupun ada peraturan mengenai tindakan perjudian online, sikap masyarakat untuk mematuhi peraturan tersebut belum menjadi suatu budaya.
“Jadi masuk ke ranah hukum. Jadi memang kompleks sekali (masalah judi online ini),” ucapnya. Tekanan untuk terus berjudi dan ketidakmampuan untuk berhenti dapat memperburuk kesehatan mental seseorang. Kecanduan ini dapat mengganggu kehidupan sehari-hari, menyebabkan kerugian finansial yang signifikan, dan bahkan mempengaruhi kesehatan mental.
PPATK: Transaksi Judi Online Anak Muda di Bawah Rp100 Ribu per Hari
Banyak platform judi online yang aktif mempromosikan diri di media sosial dengan iklan menarik, yang sayangnya sering kali dilihat oleh pengguna internet dari berbagai usia. Beberapa orang tidak memahami risiko kecanduan judi dan dampaknya, sehingga mudah tergiur. Nilai transaksi yang terkait dengan judi online juga terus meningkat dari tahun ke tahun. Terbaru pada tahun 2023 disebutkan setidaknya Rp327 triliun uang masyarakat dipergunakan https://gearstips.com untuk judi online. Pusat Pelaporan Analis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut telah memblokir sebanyak 5.000 rekening perorangan maupun kelompok yang terkait dengan judi daring. Di pencegahan, sebetulnya tak ada hal baru yang dilakukan seperti meminta penyedia layanan internet, media sosial, atau aplikasi untuk memblokir konten-konten berbau judi online di platform mereka.
- Menurut Adrianus, dalam 100 hari pertama pemerintahannya, Prabowo semestinya mengusut tuntas para dalang di balik situs judi online, termasuk yang berinisial T tersebut.
- Fenomena lonjakan transaksi judi online di Indonesia mencerminkan pentingnya penanganan serius terhadap masalah ini.
- Sebab, akun tersebut mempromosikan, mendukung, serta terafilasi dengan situs judi online.
“Penggunaan hukum sebagai alat politik adalah bentuk pengkhianatan terhadap demokrasi. Namun, rakyat Indonesia semakin cerdas dan sadar bahwa judi online dapat berkembang masif karena dilindungi oleh oknum aparat dan penguasa,” katanya. Natsir menambahkan judi online saat ini menjadi persoalan serius, dan pemerintah pun sudah turun tangan mengatasinya. “Tentu kita akan melaksanakan asset tracing terhadap penggunaan ataupun pemanfaatan uang yang diperoleh dari judi online ini maupun yang kedua juga dengan melaksanakan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang),” tutur Wahyu.
Kemauan politik itu juga akan menentukan sejauh mana pemerintah mengusut aktor-aktor di balik situs judi online. Yang tadinya enggak tahu, di rumah mencoba main dan tiba-tiba terjerumus,” kata Indra. Indra berkata, sejumlah koleganya juga mengalami kencaduan dan penyesalan yang sama. Merujuk situasi itu, dia menilai pemerintah gagal melindungi masyarakat dari jaringan judi online. Walau begitu, pendapatan dari situs judi online yang dia mimpikan itu tak pernah terwujud.
Dengan hanya bermodalkan telepon pintar dan uang puluhan ribu rupiah mereka menjajal peruntungan. Namun dalam jangka panjang, mereka kecanduan dan berpotensi melakukan tindakan kriminal, kata pengamat sosial. Mengutip data PPATK, Budi menyampaikan bahwa deposit judi online bisa berkurang Rp 45,8 triliun jika intervensi oleh satgas diperkuat. Pemberantasan judi online ini juga merupakan bentuk perlindungan negara terhadap masa depan ekonomi digital Indonesia dan juga bentuk perlindungan negara kepada warga negara Indonesia,” ujar Wahyu. “Hingga Mei 2025, terdapat 5.885 rekening terkait dengan judi online dengan nilai sekitar Rp224 miliar,” ujar Wahyu.
Ketergantungan pada judi menggerogoti produktivitas tenaga kerja, menurunkan kinerja, dan memicu konflik keluarga. Namun, celah hukum dan teknologi yang terus berkembang membuat pemberantasan aktivitas ini seperti mengejar bayangan. Dampak lainnya adalah meningkatnya risiko utang rumah tangga akibat kekalahan berjudi, yang dapat memicu kredit macet di sektor perbankan. Ini akan sangat mudah untuk melemahkan likuiditas domestik, mengurangi daya beli masyarakat, dan berpotensi menekan nilai tukar rupiah. Jakarta (ANTARA) – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengumumkan dua kebijakan baru yang bertujuan untuk memberantas perjudian online di Indonesia. Kita semua memiliki peran dalam membentuk masyarakat yang lebih sehat, bebas dari jebakan judol.